PROFILE PROGRAM DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Capacity and Policy) INKLUSI

Kamis, 02 April 2026

PROGRAM DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to National Capacity and Policy) INKLUSI adalah program berskala nasional yang berfokus dalam mewujudkan inklusi disabilitas melalui penguatan kapasitas dan kebijakan dari level lokal hingga nasional.  Program DIGNITY menargetkan kelompok utama kawan difabel psikososial, serta mencakup kawan difabel dengan ragam lainnya.

TUJUAN PROGRAM

Mewujudkan inklusi disabilitas dengan memperkuat kapasitas dan kebijakan dari tingkat lokal hingga nasional, guna memastikan pemenuhan hak-hak kawan-kawan difabel, perlindungan, dan partisipasi inklusif dalam semua aspek kehidupan.

FOKUS PROGRAM

PRYAKKUM menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak kawan-kawan difabel dan serta perbaikan kebijakan di tingkat daerah hingga nasional, diantaranya:

  1. Pemenuhan akses layanan dasar

  2. Perlindungan difabel terhadap kekerasan

  3. Peningkatan mata pencaharian

  4. Perubahan sistem untuk mendukung perubahan kebijakan berpihak pada difabel

  5. Penguatan koalisi gerakan inklusi disabilitas

STRATEGI PROGRAM

 

  1. Memastikan pemenuhan hak dan layanan dasar bagi difabel psikososial, perlindungan dari kekerasan, memperkuat kapasitas keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi berbasis komunitas, serta mendorong partisipasi mereka dalam pembangunan.

  2. Mendorong penyedia kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), dan program pemberdayaan untuk membuka akses ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif, termasuk kredit lunak bagi difabel pelaku UMKM.

  3. Mengoptimalkan forum-forum dalam koalisi gerakan inklusi disabilitas untuk menciptakan dukungan berkelanjutan dalam pemenuhan hak-hak kawan-kawan difabel.

WILAYAH KERJA

Program DIGNITY INKLUSI bekerja di 7 provinsi dan 10 kabupaten/kota, bekerja sama dengan 7 Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDiS) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mitra lokal yaitu:

  • Community Based Disaster Risk Management & Community Development Study/ CDRM & CDS (Sumatera Utara)

  • Yayasan Difabel Mandiri Indonesia/YDMI (Banten)

  • Pusat Pengembangan dan Pelatihan Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat/PPRBM (Jawa Tengah)

  • Gema Difabel (Sulawesi Barat)

  • Yayasan Lombok Independent Disabilitas Indonesia/LIDI Foundation (Nusa Tenggara Barat)

  • Yayasan Harapan Sumba/YHS (Nusa Tenggara Timur)

  • Bingkai Cerita Rakyat/ BICARA (Papua Barat Daya)

KEGIATAN

Layanan Berbasis Hak

PRYAKKUM berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar kawan difabel psikososial dengan memastikan akses penuh terhadap layanan masyarakat dan balai rehabilitasi. Kami menyediakan perlindungan dari kekerasan, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, serta mengembangkan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi sosial berbasis komunitas. Upaya ini juga mencakup penguatan kapasitas penyedia layanan, perbaikan tata kelola data, dan penguatan komunitas. Program ini memperkuat koalisi nasional melalui pendidikan kepemimpinan dan politik bagi kawan-kawan difabel.

Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)

RBM bertujuan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi bagi kawan-kawan difabel psikososial melalui fasilitas Puskesmas, Pustu, dan Posyandu. Selain itu, program ini memberdayakan keluarga dan masyarakat dalam rehabilitasi dan berkolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, serta akademisi untuk memenuhi hak-hak kawan-kawan difabel dalam bidang ketenagakerjaan dan kewirausahaan inklusif.

Self Help Group/Kelompok Swabantu

Kelompok swabantu (Self Helf Group/SHG) dibentuk untuk meningkatkan partisipasi bermakna kawan-kawan difabel psikososial dalam pembangunan. SHG memberikan layanan rehabilitasi sosial, penguatan kapasitas, dan dukungan kepada difabel psikososial, tidak terkecuali kawan-kawan difabel dengan ragam jenis yang lain, keluarga, serta masyarakat. Tujuannya adalah pemberdayaan individu dan peningkatan kesadaran serta inklusi sosial di tingkat komunitas.

Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Akses Ketenagakerjaan Inklusif

PRYAKKUM meningkatkan akses ketenagakerjaan bagi kawan-kawan difabel dengan meningkatkan kapasitas pemberi layanan di tingkat desa hingga nasional, memfasilitasi penyedia kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk membuka peluang kerja difabel dan kredit lunak bagi usaha mikro dengan kawan-kawan difabel. Kami juga menghubungkan komunitas dengan perusahaan lokal dan memperkuat BUMDES serta BLK Komunitas untuk menciptakan lapangan kerja lokal bagi penyandang disabilitas.

Optimalisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD)

PRYAKKUM memperkuat Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk memastikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan kawan-kawan difabel. Upaya ini meliputi peningkatan kapasitas ULD dalam hal inklusi dan sensitivitas difabel, serta koordinasi dengan berbagai sektor agar layanan lebih terintegrasi. PRYAKKUM juga memastikan ULD menyediakan akomodasi dan aksesibilitas yang layak, serta mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas layanan.

Memperkuat Koalisi Gerakan Difabel

PRYAKKUM bekerja sama dengan koalisi difabel untuk mengadvokasi hak-hak kawan-kawan difabel, termasuk aksesibilitas, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan hukum. Koalisi ini diperkuat melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kampanye Media untuk Advokasi Inklusi Disabilitas

PRYAKKUM mengoptimalkan media sosial untuk kampanye inklusi disabilitas dan meningkatkan kapasitas mitra dalam kampanye media. Kami juga bekerja sama dengan media massa untuk memperluas meningkatkan pemahaman spesifik isu disabilitas dan memperkuat dukungan inklusi disabilitas. 

HASIL YANG DIHARAPKAN

  1. Adanya perbaikan dalam layanan dasar, kesehatan, dan rehabilitasi sosial bagi difabel psikososial, baik di masyarakat maupun di balai rehabilitasi.

  2. Adanya penerapan mekanisme perlindungan dari kekerasan untuk difabel psikososial.

  3. Tersedianya akomodasi yang layak dan aksesibel bagi kawan-kawan difabel dalam mengakses berbagai layanan.

  4. Adanya perbaikan kebijakan terkait perlindungan sosial dan perencanaan pembangunan inklusif untuk kawan-kawan difabel.

  5. Menguatnya koalisi organisasi penyandang disabilitas untuk mendorong perubahan sistem tata kelola dan kebijakan yang inklusif

Diposting Pada : 02 April 2026